Rapat Komisi D dengan Plt Wali Kota Tertutup? *Soal Kebijakan Mutasi Kepala Sekolah

BEKASI TIMUR–Rencana Komisi D DPRD Kota Bekasi meminta penjelasan Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terkait mutasi 472 kepala sekolah, hari ini bakal terjawab. Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi Heri Koswara mengaku mendapat jawaban langsung dari Plt Wali Kota Rahmat Effendi yang akan hadir langsung hari ini.

’’Tidak ada pembatalan. Dari SMS-nya beliau jawab akan hadir,’’ terang Heri Koswara saat dihubungi Radar Bekasi kemarin. Namun, apakah rapat nanti akan terbuka atau tertutup, Heri belum memastikannya.

Dikatakan Heri, pemanggilan Plt Wali Kota ini menindaklanjuti jawaban Kadisdik Encu Hermana yang dinilai Komisi D belum memuaskan kalangan anggota dewan. Menurutnya, jawaban kadisdik saat itu cenderung berputar-putar dan melakukan pembelaan diri.

’’Nah, dalam kebijakan ini, Plt Wali Kota juga punya tanggung jawab. Surat Keputusan (SK) pengangkatan maupun SK rotasi mutasi sejumlah kepala sekolah (Kepsek), juga ditandatangani Plt. Apakah Plt tahu tahapan-tahapan yang dilakukan Disdik dalam mengambil kebijakan rotasi mutasi. Apa langsung disodorkan SK untuk ditandatangani,’’ katanya.

Dikatakan Heri, pada intinya ada tiga pertanyaan yang akan diajukan Komisi D kepada Plt besok (hari ini). Yakni, legalitas, administrasi (SK) dan psikologis yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

’’Kami sepakat dengan dalih Disdik mengenai periodesasi karena hal itu sudah diatur dalam UU dan Perda. Namun, bagaimana dengan tataran implementasinya. Kami melihat banyak yang diabaikan oleh Disdik, salah satunya tidak melibatkan stakeholder yang ada. Dan belum melakukan tes calon kepsek (cakep),’’ tukasnya.

Lebih jauh kata dia, Disdik mengklaim sudah melakukan tes cakep dan uji kelayakan terhadap sejumlah guru yang telah diangkat menjadi kepsek. Akan tetapi, ketika diminta penilaian atau raport yang sudah dilakukan Disdik. ’’Disdik tidak bisa memberikan bukti kuat hasil penilaian tes cakep yang diklaim sudah dilaksanakan,’’ pungkasnya.

Sementera itu, Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat dihubungi Radar Bekasi via telepon genggamnya tidak aktif. 

Komisi D Tak Puas, Jadwalkan Pemanggilan Plt Walkot

Kadisdik Ngotot Mutasi Kepsek Tak Melanggar

BEKASI TIMUR–Banyaknya sorotan terhadap keputusan mutasi 150 kepala sekolah di Kota Bekasi yang dinilai janggal tak membuat Kadisdik Encu Hermana bergeming. Saat dipanggil Komisi D DPRD Kota Bekasi, Encu ngotot keputusan tersebut sudah sesuai aturan. Bahkan, dia bertekad tidak akan merevisi keputusan tersebut meski banyak yang mempersoalkannya.

’’Kami tidak akan mencabut kembali kebijakan itu. Mutasi dan rotasi sudah sesuai aturan. Kami tidak mungkin membatalkannya,’’ ujar Encu di gedung DPRD Kota Bekasi kemarin.

Sontak, kengototan Kadisdik itu membuat sejumlah anggota di Komisi D tak puas dengan jawaban tersebut. DPRD pun berencana bakal memanggil Plt Wali Kota Rahmat Effendi pada Selasa (27/12) mendatang.

’’Jawaban Kadisdik cenderung hanya pembelaan. Kami sangat tidak puas. Kami di Komisi D sepakat untuk memanggil Plt Wali Kota pada Selasa depan,’’ terang Ketua Komisi D Heri Koswara.

Menurutnya, Komisi D menilai proses rotasi mutasi terhadap ratusan kepala sekolah itu ada hal yang janggal. Namun, pihaknya ingin mengkaji lebih apa saja yang dilanggar Disdik. ’’Apakah benar dalam prosesnya ada hal-hal yang tidak mengindahkan Permendiknas maupun Permendagri,’’ katanya singkat.

Kritik lebih keras dilontarkan anggota Komisi D Sardi Efendi. Dia mengaku sempat emosi dengan jawaban Disdik yang menyatakan proses mutasi kepala sekolah sudah melalui penilaian sebelum kebijakan mutasi tersebut ditempuh. Namun, saat ditanyakan apa bukti penilaian terhadap mereka, Disdik tak mampu membuktikannya. ’’Karena itu saya mengusulkan agar Kadisdik dicopot saja,’’ terang politisi PKS itu.

Sementara itu, anggota Komisi D Abdul Muin Hafidz menilai dalam kasus mutasi kepala sekolah kali ini, aturannya sangat jelas berdasarkan Permendagri dan Permendiknas. ’’Kalau aturan itu dilanggar, jelas itu kesalahan. Nah, fungsi control ini yang akan kami mainkan lagi terhadap eksekutif,’’ jelas politisi PAN ini.

Terpisah, Ketua PGRI Kota Bekasi Khamdani, menyatakan ancaman PGRI yang akan mem-PTUN-kan Kadisdik yang disampaikan sejumlah guru beberap hari lalu, merupakan keputusan pribadi anggota PGRI. Bukan keputusan PGRI secara lembaga. ’’Itu keputusan pribadi para anggota,’’ jelasnya. 

Edan, Didukung Orangtua

BEKASI BARAT–Penyesalan selalu datang terlambat. Setidaknya itulah pernyataan yang keluar dari mulut Putri, salah satu siswi jebolan SMK di Bekasi. Tiga tahun lalu dia berhubungan dengan ’’J”, yang juga siswa SMA swasta. Putri, mangaku telah berkali kali melakukan hubungan seks pranikah bersama kekasihnya itu.

Putri mengaku itu dilakukan karena desakan J, yang berjanji bakal mengawininya jika terjadi sesuatu. Dengan dalih kasih sayang kepada sang kekasih, Putri pun nekat melakukan perbuatan yang seharusnya hanya dilakukan setelah nikah.

Hasilnya, Putri kebobolan. Dia hamil di usianya yang belum genap 17 tahun. ’’Gue pacaran sejak duduk dibangku SMP kelas III Bang, gue dibilang gak sayang kalau gak mau ngelakuin sama dia. Dan dia ngancam putusin gue,’’ ujar Putri mengenang.

Gadis beramput ikal panjang dengan tindikan dihidung, sempat kaget dan tidak percaya begitu dirinya merasa mual terus menerus dan ternyata hamil. ’’Kaget, gugup, gak tau harus ngapain saat gue tau hamil. Tapi, untungnya cowok gue gak kabur. Dia siap nikahin gue, tapi gue takut sama ortu. Bisa gak dianggap anak,’’ katanya seraya mengatakan bapaknya adalah seorang aparat.

Akhirnya, cowok gue memberanikan diri berbicara kepada orang tuanya. ’’Akhirnya gue dan cowok gue dengan sepengetahuan orang tua cowo gue, kita berangkat ke salah satu klinik di Pondokgede,’’ ketus Putri.

’’Rasa sakit, yang tidak pernah gue rasakan sebelumnya. Sempat pendarahan juga. Bahkan, kemaluan harus disumpel dengan kapas dan perban untuk meminimalisir darah yang keluar,’’ ungkap wanita yang kini sudah menikah dan menetap di daerah Bekasi Barat. 

Obat Penggugur Janin Dijual Bebas

BEKASI-Maraknya praktik aborsi tidak lepas dari banyaknya obat-obatan peluntur janin yang dijual bebas di Kota Bekasi. Obat-obat tersebut biasanya bisa didapat di apotik-apotik ataupun tempat penjual obat tradisional di berbagai pasar. Yang lebih memprihatinkan, para pembelinya kebanyakan masih remaja.

Hal ini juga diakui salah seorang penjaga toko obat di kawasan Pasar Proyek, Bekasi Timur, Kota Bekasi. ”Jumlah yang datang gak tentu. Biasanya sebulan ada dua sampai tiga kali yang beli. Tapi memang kebanyakan anak muda,” tutur pria yang mengaku bernama Evan ini kepada Radar Bekasi.

Untuk membeli obat peluntur tersebut memang sangat rapi, penjaga toko pun tidak mau melayani bila toko dalam keadaan ramai. Tidak hanya itu saja, Evan pun memberikan resep cara mengkonsumsi obat tersebut. ”Kalau darahnya sudah keluar, jangan diminum lagi obatnya,” tuturnya.

Selain itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Bekasi, tempat untuk melakukan aborsi lainnya yaitu biasaya tempat praktek dokter atau praktek bidan yang ada di Kota Bekasi.

M26 Terancam Dihapus, Sopir Menjerit

BEKASI SELATAN-Kasus pemerkosaan di dalam angkot M26 jurusan Kampung Melayu-Bekasi, dan kebijakan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang berencana menghapus trayek tersebut, direspon para sopir M26 di Kota Bekasi.

Jika keputusan tersebut betul-betul direalisasikan, mereka menyayangkannya. Ibarat pepatah nila setitik jangan rusak susu sebelanga. ’’Sudah cukup kami terkena imbas dari kasus tersebut. Jangan lagi tambah beban kami dengan penghapusan trayek ini. Kenapa kami harus menanggung sebab perbuatan orang lain yang kami sendiri tidak kenal siapa,” tutur sopir M26 Sunjaya (35).

Sunjaya mengakui, pasca peristiwa pemerkosaan tersebut pendapatannya menurun drastis. Bila sebelumnya dia  bisa memperoleh Rp250 ribu setiap hari. Namun sejak kasus pemerkosaan itu ramai di beritakan, pendapatan yang diperolehnya hanya Rp200 ribu setiap hari.

’’Dulu pukul 21.00 atau 22.00 masih ramai penumpang, utamanya karyawan yang baru pulang kerja di pusat perbelanjaan. Sekarang, pukul 21.00 sudah susah dapat penumpang karena sepertinya mereka takut,” keluhnya.

Penuturan serupa disampaikan Ahmad (41). Pria yang sudah menjadi sopir M26 sejak dua tahun lalu ini mengaku, dia  dan sopir M26 lainnya terkena dampak dari peristiwa pemerkosaan tersebut. Sebab perbuatan tak bertanggung jawab orang tak dikenal itu, kini telah menyulitkan semua sopir.

Pascapengumuman sketsa wajah pelaku, Ahmad dan juga supir yang lain mengaku tak mengenali salah satu pun di antaranya. Namun demikian, Dia mengaku siap membantu polisi jika dilibatkan untuk membantu pengejaran terhadap para tersangka. ”Kami siap dilibatkan supaya pelaku segera tertangkap dan beban kami tidak terus berlanjut,” tegasnya.

Sementara itu, Wulan (23), salah seorang pegawai pusat perbelanjaan Metropolitan Mall kepada Radar Bekasi mengaku, saat ini dirinya tidak berani pulang malam dengan angkot. Bila akan pulang malam, dia meminta jemput saudaranya. ”Kalau mau naik, saya lihat-lihat dulu penumpangnya. Kalau penumpangnya banyak, saya baru mau naik,” tuturnya.

Terpisah, Ketua Organda Kota Bekasi Indra Hermawan menuturkan, mengenai adanya penghapusan trayek M26 tersebut, pihaknya mengaku tidak sepakat dan berniat akan mengklarifikasi kepada Dishub DKI Jakarta berkaitan dengan  rencana kebijakan tersebut. “Kami akan coba klarifikasi dan membahas rencana kebijakan tersebut ke pihak terkait, agar tidak saling merugikan sopir yang tidak bersalah,” tandasnya.

Fasilitas Posyandu Pejuang Makin Lengkap

MEDAN SATRIA - Pelayanan kesehatan yang dilakukan Posyandu di Kelurahan Pejuang bakal meningkat. Ini setelah posyandu di sana mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Bekasi.

Dari stimulan sebesar Rp100 juta, sebagian bakal digunakan untuk memperbaiki fasilitas dan pelayanan posyandu. Demikian dikatakan Lurah Pejuang Abdurrahman Ismail.

“Posyandu diharapkan dapat lebih memaksimalkan lagi pelayanannya, karena memiliki peran sentral ditengah-tengah masyarakat,” tuturnya kepada Radar Bekasi.

Hal senada juga dilontarkan Kasie Kesos Kelurahan Pejuang, Retno Ningrum. Menurunya terdapat  15 posyandu yang menerima bantuan. Misalkan RW13 mendapatkan 3 kursi, 3 meja dan 1 timbangan dacin, RW 5 dan 6 lemari arsip, sedangkan di RW 21 mendapatkan bantuan berupa pembangunan sanitasi untuk MCK.

Ketua Posyandu Alpukat, Rusminah, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan melalui dana stimulan ini. “Saya sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan kepada posyandu yang berada di tempat kami, semoga ini menjadi awal yang baik,”pungkasnya. 

Detajenad Siap Adakan Baksos

MUSTIKAJAYA  -  Berbagai jenis kegiatan sosial bakal dilakukan TNI dalam rangka menyambut ulang tahun ke- 61 satuan direktorat ajudan jendaral angkatan darat (detajenad). Acara yang bakal berlangsung Senin (19/12) mendatang diadakan dibalai latihan kerja angkatan darat, Padurenan, Kecamatan Mustikajaya.

Aksi yang bakal dialkukan antara lain sunat masal, penobatan gratis dan sembako gratis. Demikian dikatakan Letkol Yusdahmin saat melakukan rapat koordinasi di BLK Satuan Anggkatan Darat, Padurenan, kemarin.

“Acara ini kami selenggarakan dalam rangka bakti sosial menyambut ulang tahun satuan kami ke-61 yang jatuh pada tanggal 28 Desember datang dan sekaigus sebagai bentuk perhatian terhadap warga yang kurang mampu atau membutuhkan bantuan, “tuturnya.

Bakti sosial, kata dia, akan  diberikan kepada warga Kecamatan Bantargebang dan Kecamatan Mustiakajaya, khususnya bagi warga yang kurang mampu.

“Ada beberapa bakti sosial yang akan kami adakan antara lain sunat masal 50 orang, pengobatan gigi 100, pengobatan umum 400 orang dan sumbangan sembako 175 orang,” bebernya.

Yusdahiman berharap, melalui acar tersebut dapat meningkatkan hubungan yang baik antara warga dan anggota TNI angkatan darat, khususnya satuan direktorat ajudan jendaral angkatan darat.

“Harapan kami karena TNI dari rakyat oleh rakyat dan semua ini untuk rakyat,  sehingga TNI bisa berbaur dengan rakyat baik dalam kondisi senang maupun sakit,” pungkasnya.